Tragedi 1998: Gerakan “Pasukan Liar”, Oleh Prabowo atau Wiranto? (1)

  

Sejarah kelabu negeri ini pernah terjadi  di tahun 1998 silam. Ketika, Soeharto, presiden kala itu terpilih untuk kesekian kalinya. Masyarakat yang selama ini diam, menyimpan bara. Terjadilah amuk massa masif, terutama di wilayah Jawa.

Sebuah tuntutan agar Soeharto lengser didengungkan. Hampir setiap hari, kala itu, demonstrasi terus digelar. Tuntutannya satu: Soeharto turun dari tampuk kekuasaan.

Dan ujungnya, 13-14 Mei 1998. Demontrasi besar-besaran di gelar di Jakarta. Hari itu Jakarta mencekam. Dan kerusuhan pun meletus.

Pada acara Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) 18 Desember 2012 lalu, Prabowo menyampaikan pernyataan yang cukup mengagetkan:

“Saya Letnan Jendral mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang hampir Kudeta, Menyesal juga saya nggak jadi Kudeta”

Pernyataan ini mungkin disampaikan tanpa ada niat sungguh-sungguh dari Prabowo, tapi pernyataan itu mengingatkan kita akan luka sejarah yang pernah terjadi di negeri ini.

Luka sejarah itu terjadi ketika peristiwa peralihan kekuasaan dari rezim Soeharto yang digulingkan setelah tiraninya menguasai negeri ini selama 32 tahun lamanya. Kemudian, pucuk kekuasaan pun beralih kepada wakil presiden BJ.

Habibie yang kemudian menggantikan Suharto, menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya dulu, posisi jabatan itu “menggiurkan” petinggi lainnya dan berusaha “mengambil-alih” kekuasaannya yang hingga saat ini masih penuh tanda tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dua Praduga Tuduhan kepada Pangkostrad Letjen Prabowo

Dalam sejarah yang tercatat di pikiran masyarakat Indonesia, Prabowo terkena dua tuduhan serius di era peralihan kepemimpinan di tahun 1998.

Tuduhan yang pertama, Prabowo disangka menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di bulan mei 1998 yang banyak merengut nyawa dan terjadinya penjarahan, Kerusuhan yang sangat terindikasi melibatkan konflik yang terjadi di internal tubuh ABRI.

Bahkan Presiden Habibie membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan 1998. Hingga sampai saat ini hasil dari temuan TGPF tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas secara jelas, apa dan seberapa besar keterlibatan Prabowo pada kerusuhan yang terjadi di tahun 1998 itu.

Tuduhan yang kedua, Prabowo dicurigai akan mengambil alih paksa kekuasaan pasca tergulingnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang digantikan oleh Presiden Habibie.

Kecurigaan itu berawal dari laporan Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Jendral Wiranto melapor ke Presiden Habibie bahwa ada konsentrasi pergerakan pasukan Kostrad dibawah komando Prabowo di sekitar kediaman Habibie, Yang kemudian disimpulkan tindakan Prabowo itu upaya untuk melakukan Kudeta.

Pergerakan pasukan Prabowo ini sangat dicemaskan oleh Presiden Habibie, karena Prabowo sebagai Panglima Kostrad membawahi pasukan sebanyak 11.000 personel tentara yang oleh Presiden Habibie disikapi dengan memerintahkan Wiranto untuk memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan diganti dengan Pangkostrad yang baru agar bisa menarik mundur pasukan kostrad yang sudah memasuki kota Jakarta pada waktu itu.

Keputusan pemberhentian oleh Habibie inilah yang menyulut kemarahan Prabowo, ia menapik tuduhan akan melakukan Kudeta terhadap Kepemimpinan Presiden Habibie.

Sebaliknya, Prabowo justru beralasan bahwa pengerahan pasukan Kostrad di sekitar rumah Habibie adalah atas perintah Wiranto sebagai Panglima ABRI untuk mengamankan Presiden Habibie.

Kronologi “Gerakan Pasukan Liar” di Kediaman Presiden Habibie tahun 1998

Pergantian pucuk pimpinan negara dari Presiden Soeharto kepada Habibie berujung pada pencopotan Letjen Prabowo Subianto dari posisi Pangkostrad.

Saat itu 22 Mei 1998, Habibie yang baru satu hari dilantik menjadi Presiden RI memiliki segudang masalah untuk diselesaikan, utamanya adalah ekonomi dan keamanan. Kondisi Ibu Kota Jakarta saat itu mencekam dan tidak menentu. Bahkan, pengerahan pasukan militer saat itu seakan kurang terkoordinasi.

Saat baru tiba di Istana Negara, Presiden Habibie mendapat laporan dari Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto soal adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar daerah menuju Jakarta.

Bahkan, Jenderal Wiranto dalam laporannya saat itu menyatakan ada konsentrasi pasukan tak dikenal di kediaman Presiden Habibie di Patra Kuningan, Jakarta dan di Istana Merdeka.

“Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad (Letjen Prabowo Subianto) bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab (Jenderal Wiranto),” kata Habibie dalam buku ‘Detik-detik Yang Menentukan’ karya Bacharuddin Jusuf Habibie, terbitan THC Mandiri setebal 574 halaman itu.

Habibie sontak terkejut mendengar laporan tersebut. Dalam benaknya muncul berbagai pertanyaan dan praduga.

Tak butuh waktu lama, Habibie saat itu juga langsung memerintahkan Jenderal Wiranto untuk mencopot Letjen Prabowo dari posisi Pangkostrad (Panglima Komando Strategi Angkatan Darat), sebelum matahari tenggelam.

Jenderal Wiranto lantas melaporkan juga kepada Presiden Habibie bahwa sang istri, Ainun Habibie, beserta anak dan cucu telah diamankan prajurit ABRI menuju Wisma Negara.

Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan keluarga presiden karena banyaknya pasukan tak dikenal yang berkeliaran kala itu.

“Saya bertanya kepada diri saya, ‘Mengapa keluarga saya harus dikumpulkan di satu tempat? Apakah tidak lebih aman jikalau anak-anak dan cucu-cucu saya tinggal di tempatnya masing-masing dan dilindungi oleh Pasukan Keamanan Presiden? Mengapa harus dikumpulkan di satu tempat,” kata Habibie dalam hati.

Selang berapa jam kemudian, Letjen Prabowo datang menemui Presiden Habibie di Istana Negara. Prabowo menanyakan soal pencopotannya. Dalam pertemuan itu, Presiden Habibie menanyakan soal pergerakan pasukan dari luar Jakarta menuju Istana Merdeka dan Kediamannya.

“Saya bermaksud untuk mengamankan presiden,” jawab Prabowo.

Namun jawaban Prabowo itu dibantah Presiden Habibie. Menurutnya, keamanan presiden menjadi tanggung jawab Paspampres, bukan Kostrad. Namun Prabowo berkata :

“Atas nama ayah saya, Prof Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto , saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” kata Prabowo.

Namun Habibie menjawab dengan nada tegas:

“Tidak! Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing, dan saya bersedia mengangkat anda menjadi duta besar di mana saja!”,” kata Habibie.

“Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Prabowo.

“Ini tidak mungkin, Prabowo,” tegas Habibie .

Ketika perdebatan masih berlangsung seru, Habibie kemudian menuturkan bahwa Letjen Sintong Panjaitan masuk sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis.

“Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan,” kata Letjen Sintong Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai penasihat militer presiden.

Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat.

Prabowo mengisahkan serah terima jabatan dilakukan secara sederhana dan tertutup.

“Belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan institusinya, seperti yang saya alami,” kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus.

15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab agar Prabowo dipecat.

“Saya paham, dewan ini sudah bersidang dengan susah payah selama sebulan dan orang-orangnya berpengalaman. Maka, saya (acc) setuju,” kata Wiranto .

Dalam judul buku : Habibie, Prabowo, dan Wiranto Bersaksi, (download versi DOC atauPDF) yang ditulis oleh Asvi Warman Adam dan Tim Kick Andy menyatakan:

“Buku-buku yang ditulis Habibie, Wiranto, Fadli Zon dan Kivlan Zen (termasuk satu bagian dari buku Sumitro Djojohadikusumo yang membela putranya) boleh dikatakan sebagai buku putih yang mencoba menjelaskan posisi tokoh yang bersangkutan, membela diri, dan menjelaskan kehebatan masing-masing. Namun di sisi lain, buku itu juga mencari kambing hitam pada orang lain.” (DR. Asvi Warman Adam, sejarawan dan ahli peneliti utama LIPI)

Asvi Warman Adam menyebutkan bahwa telah terjadi perdebatan Pangkostrad Prabowo dengan Presiden Habibie dikala itu :

“Dia mengatakan kepada saya waktu itu – tepatnya kami berdebat, “Anda ini presiden apa? Anda presiden naif!” Saya jawab, “Masa bodo. Yang penting saya presidennya. Saya yang menentukan. Titik!.” (B.J. Habibie, mantan presiden RI, tentang Prabowo)

Maka, Presiden Habibie pun menolak permintaan Pangkostrad Letjen Prabowo untuk menunda pencopotannya. Di dalam bukunya pula, mantan presiden Habibie yang dikala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan alasan pencopotan Prabowo.

Semua itu Habibie lakukan dikarenakan adanya pengerahan pasukan dari daerah menuju ke Jakarta yang dilakukan Letjen Prabowo tanpa koordinasi dengan Menhankam / Pangab Jenderal Wiranto.

Hal itu sangat tidak baik saat itu, karena disaat kondisi Republik yang masih genting, perbuatan Prabowo itu dapat mempengaruhi komandan lain untuk berbuat sendiri-sendiri, tanpa koordinasi.

“Bukankah kemarin pada Rabu pagi tanggal 20 Mei 1998 saya telah sampaikan kepada Pangab bahwa saya tidak akan menerima kepala staf angkatan termasuk Pangkostrad sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atau permohonan Pangab? Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrad tanpa sepengetahuan Pangab, tidak boleh saya tolerir,” kata Habibie .

Namun menurut Prabowo lain lagi, ia menyatakan:

“Dalam pertemuan hari Jumat, 22 Mei 1998, beliau bicaranya seperti itu, bahwa Pak Harto yang minta. Tapi waktu di Hamburg, beliau mengatakan negara superpower yang meminta.” (Prabowo Subianto, tentang keputusan Habibie mencopotnya dari jabatan Pangkostrad)

Sedangkan Wiranto lain lagi, ia menyatakan:

“Yang mampu atau yang mungkin melakukan kudeta hanyalah pangab. Saya sendiri.” (Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Panglima TNI)

Sementara itu, berdasarkan kesaksian penasihat militer Presiden Habibie, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, situasi di jalan depan rumah Habibie di Patra Kuningan saat itu sangat sumpek karena banyaknya prajurit ABRI. Anggota Kopassus dan Paspampres kala itu berjubel di jalan yang lebarnya hanya sekitar 6 m.

Saat itu Paspampres meminta agar personel Kopassus mundur dari area kediaman Presiden Habibie. Namun, personel korps baret merah itu menolak.

Mereka hanya mau pindah jika mendapat perintah langsung dari komandannya yang saat itu adalah Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR. Saat itu mereka hanya menuruti perintah agar mengamankan presiden.

Paspampres yang kala itu di bawah komando Mayjen TNI Endriartono Sutarto pun gusar. Pasalnya, saat itu mereka hanya dibekali peluru hampa. Sementara, personel Kopassus saat itu dilengkapi peluru tajam.

Mayjen Endriartono kemudian menghubungi Letjen Sintong Panjaitan meminta agar segera dikirimkan peluru tajam.

Letjen Sintong kemudian menghubungi bekas anak buahnya yang saat itu menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, Brigjen Idris Gasing. Letjen Sintong meminta agar Brigjen Idris segera menarik pasukannya dari kediaman Presiden Habibie.

“Gasing coba perbaiki dulu posisi pasukanmu. Pasukan yang di sini tarik ke sana dan yang di sini tarik ke situ. Kalau perlu adakan koordinasi dengan Kodam Jaya agar semua dapat berjalan lancar,” kata Letjen Sintong Panjaitan dalam buku ‘Perjalanan Seorang Prajurit PARA KOMANDO’ terbitan Kompas.

Brigjen Gasing lantas bertanya situasi saat itu. “Komandanmu (Mayjen Muchdi PR) sedang sibuk menghadapi penggantian jabatan. Tarik pasukanmu malam ini juga. Kalau terjadi apa-apa, nanti kau yang disalahkan,” jawab Letjen Sintong.

Brigjen Gasing lantas melaksanakan perintah Letjen Sintong. Dia langsung berkoordinasi dengan Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Akhirnya, sebagian personel Kopassus itu ditarik kembali ke Serang, Jawa Barat dan sebagian lagi ke Kartosuro, Jawa Tengah.

Menurut Jenderal kepercayaan Prabowo soal Kerusuhan dan Isyu Rencana Kudeta 1998

Walau sejumlah pihak menuding Letnan Jenderal (Letjen) Prabowo Subianto sebagai otak kekacauan di Jakarta. Tetapi ada juga yang menilai kerusuhan tersebut direncanakan oleh Jenderal Wiranto. Hal ini diceritakan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Kivlan Zen dalam bukunya bertajuk ‘Konflik dan Integrasi TNI-AD’ 

Kivlan menilai seharusnya Jenderal Wiranto tak perlu meninggalkan Jakarta. Terlebih kepergiannya hanya untuk menjadi Inspektur Upacara dalam rangka serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Malang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1998. Padahal saat itu Jakarta sudah genting. Pembakaran dan kerusuhan terjadi di mana-mana.

“Serah terima tanggung jawab PPRC ABRI dari Divisi I Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) kepada Divisi II Kostrad walaupun Pangkostrad (Panglima Kostrad) Letjen Prabowo Subianto telah menyarankan agar tidak usah berangkat ke Malang,” tulis Kivlan pada halaman 85 di buku terbitan Institute for Policy Studies tahun 2004 itu.

Prabowo menilai hal ini tidak penting karena Kivlan telah menyiapkan perpindahan itu semenjak Maret tahun 1998. Kala itu Kivlan masih menjabat Panglima Divisi II Kostrad di Malang.

Selain itu, menurut Kivlan, kekeliruan yang dilakukan oleh Wiranto adalah tidak memberikan izin Mabes ABRI untuk meminjamkan pesawat Hercules untuk membawa pasukan Kostrad dari Jawa Timur dan Makassar ke Jakarta.

“Karena Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Pangdam Jaya kekurangan pasukan dan meminta ke Kostrad, maka Kostrad menyiapkan pasukan tersebut,” tulis Kivlan.

Karena tidak mendapatkan ijin dari Mabes ABRI, maka dengan menggunakan biaya pribadi Prabowo menyewa pesawat milik Mandala di Makassar dan pesawat milik Garuda di Surabaya. Hal ini dilakukan karena keadaan mendesak.

Pasukan inilah yang dinilai Habibie sebagai “pasukan liar” dan bisa membahayakan. Sejumlah kalangan bahkan menuding Prabowo hendak melakukan kudeta.

Kivlan mencatat setidaknya ada dua kekeliruan Wiranto strategis militer selama menjadi Jenderal. Pertama adalah meninggalkan tempat dalam keadaan gawat dan kedua, tidak menggunakan pasukan cadangan di saat genting.

Menilai tidak bertanggungjawabnya Wiranto, maka beberapa pihak memutuskan untuk bertemu dengan Prabowo di Markas Kostrad pada malam harinya.

Setiawan Djodi, Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjoyanto, Willibrordus Surendra Broto Rendra yang kerap disapa WS Rendra, Fahmi Idris, Maher Algadri, Hashim Djojohadikusumo, Amran Nasution, Din Syamsuddin , Fadli Zon , Amidhan, Iqbal Assegraf, Hajriyanto Thohari, Kolonel Adityawarman dan Kivlan sendiri.

Kedatangan mereka adalah meminta Prabowo untuk mengambil alih keamanan, seperti yang dilakukan oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965 yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Namun permintaan itu tidak langsung di-iya-kan oleh Prabowo. Sebabnya, dia menilai situasi tahun 1965 dan 1998 sangat berbeda.

“Masih ada Panglima ABRI Jenderal Wiranto , KSAD Jenderal Subagyo HS, Wakil KSAD Letjen Sugiono. Panglima Kostrad berada pada level ke-empat,” terang Kivlan.

Namun kenyataan berkata berbeda. Karena Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) justru menyimpulkan bahwa pertemuan di Markas Kostrad tersebut sebagai rapat untuk merancang kekacauan di Jakarta. Kivlan menilai TGPF melupakan hal terpenting dalam menyimpulkan pertemuan tersebut.

Berikut merupakan sedikit informasi berita tentang apa yang tengah terjadi pada waktu itu, yang dilansir dari media online Kompas, 16 Mei 1998, mengenai ratusan penjarah yang tewas terpanggang dan kondisi Jakarta saat itu :

“Ratusan penjarah tewas terpanggang dalam peristiwa kerusuhan yang melanda Wilayah DKI Jakarta sepanjang Kamis (14/5). Menurut Kadispen Mabes Polri Brigjen (Pol) Drs Da’i Bachtiar, Jumat, jumlah korban yang tewas di wilayah DKI saja sekitar 200 orang. Jumlah itu belum termasuk 20 korban tewas akibat terjatuh saat berusaha meloloskan diri dari kepungan asap dan api.”

“Sedangkan di Kotamadya Tangerang, jumlah penjarah yang tewas terpanggang sekitar 100 orang. Jasad-jasad para korban sebagian besar dalam keadaan hangus.” (dari Media Online Kompas, 16 Mei 1998).

Perang Panglima

Rivalitas, katakanlah begitu antara Wiranto dengan Prabowo menyiratkan persaingan keduanya untuk memperebutkan simpati Presiden Soeharto ketika itu. Meski kalangan militer membantah hal tersebut, namun beberapa fakta menunjukkan ke arah itu.

Ketika Wiranto menjabat Pangab, ada beberapa usulan Prabowo yang dimentahkannya. Misalnya Prabowo ingin Kopassus mempunyai pasukan tank dan penerbang.

Jenderal Wiranto, seperti dalam bukunya “”Bersaksi di Tengah Badai”” tahun 2003 mengatakan jika Kopassus punya tank dan pesawat, pasukan ini akan kehilangan kekhususannya.

Soal tank, biarlah pasukan kavaleri yang memilikinya, sedangkan pesawat, itu urusan Penerbad.

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan ABRI waktu itu, bahwa Kopassus di bawah Prabowo benar-benar memiliki sistem persenjataan yang mutakhir. Konon, setiap senjata modern yang dimiliki pasukan elite asing, juga harus dipunyai Kopassus.

Wiranto Tegur Prabowo

Wiranto sendiri tak pernah mengakui adanya rivalitas antara dirinya dengan Prabowo. Misalnya, Wiranto setuju ketika Prabowo yang relatif sangat muda, 46 tahun, sudah berbintang dua, dipromosikan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letjen.

Padahal waktu itu masih banyak rekan seangkatan Prabowo (Akabri ‘74) berpangkat colonel bahkan mungkin Letkol. Perwira yang juga menonjol waktu itu adalah Pangdam Jaya Mayjen Safri’e Sjamsoeddin, keduanya satu angkatan di Akabri Darat.

Apakah langkah saya ini merupakan tindakan orang yang merasa disaingi atau terancam kedudukannya? Kalau demikian halnya, maka saya berangkali termasuk golongan orang yang sangat bodoh, mempromosikan pesaing saya, “kata Wiranto kepada Yuddi Chrisnandi, tokoh muda Partai Golkar, dalam bukunya“ ‘Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia”’.

Menurut catatan, Prabowo dan Sjafri’e adalah perwira yang paling cemerlang saat itu. Keduanya masuk dalam pasukan elite Kopassus, bolak-balik ke Timtim. Sjafri’e sejak perwira pertama berada di Paswalpres (kini Paspampres, Red). Sampai ia menjabat Dan Grup A dengan pangkat kolonel di pasukan tersebut. Karena jabatannya itu, kemanapun Presiden Soeharto pergi, Sjafri’e paling jauh hanya dua-tiga langkah dari Presiden.

Ketika Kolonel Sjafri’e dipromosikan sebagai Danrem Suryakencana Bogor, Kolonel Prabowo menjadi Wakil Komandan Kopassus. Keduanya terus beriringan. Prabowo kemudian dipromosikan menjadi Dan Kopassus, berpangkat Brigjen. Sjafri’e pun ditarik ke Jakarta menjadi Kasdam. Pangkatnya juga naik menjadi Brigjen.

Sementara itu Kopassus di bawah Brigjen Prabowo terus berkembang baik personel maupun peralatannya. Jabatan Dan Kopassus diubah menjadi Danjen Kopassus, bintang di pundak Prabowo bertambah satu menjadi Mayjen. Sementara itu Sjafri’e pun menjadi Pangdam Jaya berpangkat Mayjen.

Tidak banyak Danjen Kopassus yang langsung dari jabatan itu langsung menjadi Panglima Kostrad. Barangkali cuma dua perwira, yakni Dan Kopassus Brigjen Kuntara dan Mayjen Prabowo.

Biasanya seorang koman dan Kopassus harus menjadi Pangdam terlebih dulu, setelah dari Danjen, sebelum dipromosikan menjadi Pangkostrad. Tapi Prabowo memang istimewa ketika itu. Dan, seperti dikemukakan di atas Pangab Jenderal Wiranto tidak mengganjalnya.

Kalangan internal militer tak menganggap isu soal rivalitas antara Wiranto dengan Prabowo sebagai sesuatu hal yang menganggu konsolidasi ABRI. Begitupun dengan dugaan adanya pengelompokan perwira yang pro-Wiranto dan yang pro-Prabowo, tidak memiliki argumentasi yang kuat sebagai indikasi adanya pengelompokan dalam tubuh militer.

Sebagai mana lazimnya, jika militer saat itu bertindak pro-Wiranto karena jabatannya sebagai Pangab, sedangkan Prabowo mengendalikan pasukan yang ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu Kostrad.

Ketika penculikan mahasiswa sekitar Maret-April 1998 yang dilakukan oleh oknum Kopassus, nama Pangkostrad Letjen Prabowo terseret demikian halnya dengan Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR. Di dalam kalangan militer sendiri, mungkin banyak yang tidak tahu operasi dan tujuan penculikan tersebut.

Jenderal Wiranto kemudian mengeluarkan telegram No. STR/441/1998 tertanggal 20 Maret 1998 yang menginstruksikan jajaran ABRI yang terlibat penculikan itu untuk diproses dan diinstruksikan agar melepas para aktivis yang diculik.

Internal ABRI memperkirakan penculikan itu diketahui oleh Pak Harto sebagai Presiden, meski sejauh mana kebenaran pekiraan itu sulit dibuktikan. Awal Mei 1998, Pangab Jenderal Wiranto di depan Kassospol Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan Kepala Bais ABRI Mayjen Zacky Anwar Makarim menegur keras Letjen Prabowo.

bersambung.........

Misteri Prasasti Dolok Tolong

Tidak banyak literatur yang membahas eksistensi prasasti Dolok Tolong di Balige, Kabupaten Toba Samosir ini. Seperti prasasti dan inskripsi lain yang berada di Tanah Batak di Tapanuli, prasasti Dolok Tolong seakan tenggelam dengan eksistensi ribuan prasasti di Indonesia. Walaupun prasasti ini tidak akan berpengaruh besar terhadap sejarah Indonesia secara keseluruhan, namun diyakini keanehan tetap ada karena prasasti ini tepat berada di sekitar jantung Tanah Batak. Bahkan Balige merupakan pusat perdagangan kerajaan Batak sejak dahulu kala dengan istilahnya; ‘Onan Bolon’.

Di Onan Bolon inilah berbagai bentuk hukum dan konstitusi diamandemen dengan keterlibatan langsung rakyat dan masyarakat yang juga memanfaatkan onan sebagai pusat transaksi dagang yang memang menjadi tujuan utama.

Prasasti Dolok Tolong ini seakan menjelaskan sekali lagi pluralisme masyarakat Tapanuli dan Batak yang menjadi cikal bakal budaya toleransi dan tenggang rasa yang tinggi yang dianut oleh setiap orang Tapanuli sampai sekarang ini. Sikap itu tampak dari bentuk pemikiran yang terbuka atas segala bentuk ide dan konsep. Tentunya, terdapat juga kemungkinan adanya bagian kecil orang Batak yang berpikiran picik seperti halnya di berbagai tempat lainnya di Indonesia.

Tapanuli, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan daerah yang juga banyak mendapat pengaruh dari dunia luar. Beberapa manuskrip kuno seperti Sejarah Raja-jara Barus, Hikayat Raja Tuktung dan Hikayat Hamparan Perak dan lain sebagainya, banyak menceritakan struktur masyarakat dan sosial Batak di zaman dahulu. Baik itu penjelasan mengenai saat-saat pembentukan sistem hukum dan perundangan-undangan maupun penjelasan mengenai peran orang Batak sebagai penyebar agama Islam di sekitar daerah yang sekarang menjadi bagian dari Sumatera Utara.

Dari berbagai manuskrip itu didapat sejarah Kerajaan Balige di tahun 1500-an yang saat itu diperintah oleh putra bungsu dari Si Raja Hita, putera Sisingamangaraja I yang menghilang dari Bakkara. Abang sulung dari Raja Balige tersebut bernama Guru Patimpus, seorang Raja dan Ulama, yang kemudian bermigrasi ke pesisir Timur Sumatera. Dia, yang memiliki anak-anak yang hafizd al-Qur’an, dikenal sebagai pendiri Kota Medan di tahun 1590.

Selain bukti sejarah tersebut, eksistensi prasasti Dolok Tolong diyakini merupakan bukti utama atas persinggungan budaya Batak dengan peradaban Hindu dan Buddha di Indonesia.

Menurut berbagai literatur yang secara terpecah-pecah menyinggung bukti sejarah ini, prasati ini merupakan prasasti atas eksistensi orang Majapahit di Tanah Batak. Saat itu, pasukan marinir Majapahit mengalami kekalahan pahit di Selat Malaka. Melalui sungai Barumun mereka menyelamatkan diri ke daratan Sumatera sampai ke suatu daerah di Portibi. Di sana, mereka dicegat masyarakat sehingga membuat mereka terpaksa melanjutkan pelarian sampai ke Bukit Dolok Tolong di Balige. Di Gunung inilah mereka meminta suaka politik kepada seorang Raja di tempat dari sub-rumpun marga Sumba (Isumbaon) yang saat itu menguasai wilayah tersebut.

Dolok Tolong, yang juga dikenal dengan nama Tombak Longo-longo Sisumbaon, ini merupakan sebuah pegunungan yang lumayan tinggi, dari puncaknya pandangan dapat di arahkan ke tanah Asahan, Labuhan Batu dan Angkola Sipirok dengan pemandangan yang sangat mempesona.

Diceritakan, seorang Pangeran yang mempimpin pelarian tersebut akhirnya memerintahkan untuk membuat prasasti tersebut sebagai sebuah hasil penjanjian dengan Raja dari marga Sumba tersebut dimana mereka diijinkan untuk tinggal di wilayah itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa Pangeran tersebut juga menikahkan seorang putri yang ikut dalam rombongan pelarian kepada seorang raja Batak di tempat. Putri tersebut bernama Si Boru Baso Paet. Ada yang menafsirkan bahwa Si Boru Paso Paet sebenarnya merupakan perusakan kata dari Si Boru Majapahit yang artinya Srikandi Majapahit.

Lebih jauh lagi ada pula yang mengatakan bahwa Si Boru Baso Paet itulah yang menjadi nenek moyang orang Batak. Namun keterangan ini menjadi membingungkan karena eksistensi orang Batak di berbagai literatur telah ada berabad-abad sebelumnya dan bahkan ada pada ke-2 M telah berinteraksi dengan pelaut asing seperti yang diceritakan oleh Ptolemeus, tapi dengan nada negatif.

Tapi bila dilihat dari nama penamaan tempat itu oleh orang setempat, Tombak Longo-longo Sisumbaon, ada kemungkinan bahwa bukit tersebut merupakan pusat religi kaum animisme dan paganisme Batak dahulu kala. Arti harfiah dari kalimat tersebut adalah Hutan Rimba Yang Menjadi Tempat Persembahan. Eskistensi nama tempat ini sepertinya mirip dengan nama Dolok Partangisan di sebuah daerah antara Dolok Sanggul dan Tele yang merupakan tempat tradisional untuk memberikan sesajen berupa manusia (korban) untuk memuja roh atau dikenal dengan istilah mamele begu.

Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya sebuah penelitian yang menyeluruh atas apa isi dan arti sebenarnya dari tulisan atau tanda yang terdapat di prasasti tersebut. Bukan tidak mungkin, selain dari dugaan kedatangan orang Majapahit, sebenarnya terdapat bentuk kebudayaan di Balige yang selama ini tidak dikenal. Atau kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Tentu yang paling disayangkan lagi adalah rendahnya peran pemerintah daerah dalam menghormati eksistensi bukti-bukti sejarah ini. Padahal tidak sedikit dana APBD dikucurkan untuk membangun objek-objek wisata, konvensional maupun rohani, yang tampaknya sangat berlebihan dan terkesan mubazzir serta tidak produktif. Pemerintah seharusnya tidak terjebak dalam sebuah kebijakan yang malah menghilangkan nilai-nilai pluralisme budaya dan adat.

Bukan tidak mungkin apabila prasasti ini dapat diungkap lebih mendalam lagi, banyak kearifan lokal yang banyak diambil hikmahnya oleh generasi muda sekarang ini.

TRADISI DALAM BUDAYA BATAK TENTANG KEMATIAN DAN ADATNYA

Kematian dan adat tradisinya dalam budaya Batak memiliki perlakuan atau upacara serta adat yang berbeda-beda. Setiap orang yang mati dengan umur dan status dari orang yang mati tersebut, akan saling berbeda satu sama lain prosesinya. Media Budaya mencoba menggali informasi sebagai referensi lebih jauh sebagai pengaya terhadap budaya Batak, kali ini mengenai jenis-jenis mati dan prosesinya dalam tradisi Batak.

Kehidupan terdiri dari dua kutub pertentangan, antara “hidup” dan “mati”, yang menjadi paham dasar manusia sejak masa purba sebagai bentuk dualisme keberadaan hidup hingga masa kini (Sumardjo,2002:107). Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia. Maka kematian pada dasarnya adalah hal yang biasa, yang semestinya tidak perlu ditakuti, karena cepat atau lambat akan menjemput kehidupan dari masing-masing manusia.

Dalam tradisi Batak, orang yang mati akan mengalami perlakuan khusus, terangkum dalam sebuah upacara adat kematian. Upacara adat kematian tersebut diklasifikasi berdasar usia dan status si mati.  Beberapa nama atau istilah mati dalam tradisi Batak berikut prosesinya antara lain yaitu :

Mate Di Bortian

Mate Di Bortian berarti meninggal pada saat masih dalam kandungan. Tradisi atau prosesi adat kematian belum berlaku karena langsung dikubur tanpa peti mati. 

Mate Poso-poso

Mate poso-poso berarti meninggal saat masih bayi. Tradisi atau prosesi adat kematian yaitu jenazah ditutupi selembar ulos (kain tenunan khas Batak) yang diberikan oleh orang tuanya.

Mate Dakdanak

Mate dakdanak berarti meninggal saat masih kanak-kanak. Tradisi atau prosesi adat kematian yaitu jenazah ditutupi oleh ulos (kain tenunan khas Batak) yang dilakukan oleh tulang (paman/saudara laki-laki dari ibu).

Mate Bulung

Mate bulung berarti meninggal pada saat remaja atau menjelang dewasa. Tradisi atau prosesi adat kematian sama dengan mate dakdanak, yaitu jenazah ditutupi ulos dari tulang.

Mate Ponggol

Mate ponggol berarti meninggal pada saat berusia dewasa namun belum menikah. Tradisi atau prosesi adat kematian sama dengan mate dakdanak dan mate bulung, yaitu jenazah ditutupi ulos oleh tulang.

Tingkatan prosesi kematian di atas adalah bagi jenazah yang belum berumah tangga. Berikut ini adalah tingkatan tradisi prosesi kematian bagi yang telah berumah tangga atau telah memiliki keturunan : 

Mate Di Paralang-alangan atau Mate Punu

Mate Di Paralang-alangan atau Mate Punu berarti meninggal pada saat sudah berumah tangga (sudah menikah) namun belum memiliki keturunan.

Mate Mangkar

Mate mangkar berarti meninggal pada saat sudah menikah (berumah tangga) dan meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil-kecil.

Mate Hatungganeon

Mate Hatungganeon berarti meninggal dan sudah memiliki anak-anak, beberapa di antara anaknya sudah ada yang menikah namun belum memiliki cucu. 

Mate Di Paralang-alangan, Mate Mangkar dan Mate Hatungganeon prosesi adatnya lebih sarat dibandingkan dengan 5 tingkatan kematian sebelumnya, namun sudah memberlakukan peranan dalihan na tolu di dalamnya. Biasanya hanya berupa kebaktian atau seremonial tanpa ada unsur musik atau gondang.

Mate Sari Matua

Mate Sari Matua berarti meninggal dengan meninggalkan anak-anaknya dan sudah pula bercucu, namun ada di antara anak-anaknya tersebut yang belum menikah. Prosesi adat Mate Sari Matua biasanya telah melibatkan unsur musik atau gondang di dalamnya, dan dalam pengerjaannya memberlakukan urutan panggilan tulang atau hula-hula ke tingkatan yang lebih tinggi (biasanya pada tingkatan marga tulang dari nenek (marga dari saudara laki-laki nenek) dalam hal pemberian ulos kepada keturunan yang ditinggalkan pada saat manortor di depan peti jenazah yang masih terbuka.

Mate Saur Matua

Mate Saur Matua berarti meninggal dalam keadaan anak-anaknya sudah menikah semua dan sudah memiliki anak (cucu dari orang yang meninggal tersebut).

Mate Saur Matua Bulung

Mate Saur Matua Bulung berarti meninggal dengan meninggalkan anak-anaknya yang telah menikah dan memiliki cucu, bahkan cucunya sudah pula berketurunan (cicit dari orang yang meninggal tersebut)

Dalam budaya Batak, Mate Saur Matua dan Mate Saur Matua Bulung merupakan tingkatan prosesi atau upacara adat yang tertinggi. Hal ini disebabkan dengan asumsi bahwa orang yang meninggal tersebut berstatus tidak memiliki tanggungan lagi. Tingkatan marga tulang atau hula-hula biasanya telah mencapai tingkatan marga tulang atau saudara laki-laki ibu dari kakek orang yang meninggal tersebut (bona ni ari).

Sebagai informasi untuk mengilustrasikan tingkatan-tingkatan tersebut, yang disebut atau dipanggil untuk memberikan ulos kepada keturunan dari yang meninggal tersebut adalah urutan tulang atau hula-hula si laki-laki. Jadi ketika peranan hula-hula dan tulang sudah berlaku pada Sari Matua, Saur Matua dan Saur Matua Bulung, meskipun yang meninggal adalah si perempuan meskipun suaminya masih hidup maupun sudah mati, pada saat manortor atau ketika bunyi musik sudah terdengar sebagai prosesi pemberian ulos (mangulosi) tetaplah dari urutan tulang atau hula-hula si laki-laki (naik ke atas) sedangkan urutan tertinggi dari si perempuan adalah tulang (marga saudara laki-laki ibunya).

SEJARAH BATAK DAN KERAJAAN YANG PERNAH ADA

  Mengenai Sejarah Batak dan kerajaan-kerajaan berikut raja-raja yang pernah ada di dalamnya. Batak merupakan salah satu etnis unik di Indonesia, dan memiliki peranan penting dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kedaulatan dan kemerdekaannya. Tercatat bahwa Raja Sisingamangaraja XII merupakan salah satu tokoh sejarah yang berperan dalam masa perjuangan melawan kolonialisme Belanda di abad 19. Namun bila dipilah lebih detil, maka akan tercatat kerajaan-kerajaan awal terbentuknya kerajaan Batak.

 

Peta kuno sumatra oleh Claudius Ptolomeus

I. Kerajaan Batak Tua

           Berdasarkan informasi data yang dapat dikumpulkan, baik yang berasal dari cerita rakyat, sejarahwan, kepustakaan dan riset; konon sekitar abad pertama Masehi telah berdiri Kerajaan Batak (Pa’ta) berkedudukan di Batahan (sekitar kota Natal sekarang). Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh pantai barat Sumatera, dahulu disebut pulau Andalas (Baca: Adda las) sampai ke bagian barat pulau Jawa yang dihuni oleh suku Badui.

     Sebutan/istilah Badui berasal dari bahasa Austronesia purba yang masih banyak dipergunakan oleh orang Batak sekarang, terdiri dari dua suku kata, Ba-niadui (nun jauh disana).

         Pada masa itu, bangsa Batak menganut suatu kepercayaan yang disebut Agama Malim; pimpinannya disebut Raja Malim, dibantu oleh para Nabi yang disebut Panurirang, dan para pengikutnya disebut Parmalim. Berkaitan dengan pemerintahan, Raja Malim bertindak sebagai penasehat dan disebut Paniroi/Sitiroi. (ahli ilmu bumi dari Iskandariah, bernama Claudius Ptolomeus, menyebutnya Satyroy).

        Kepala pemerintahan yang disebut Sirajai Jolma bertindak sebagai Pemangku adat/Penegak hukum (Executip). Terbetik berita, bahwa pada masa jayanya Kerajaan Batak telah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti; Kerajaan Cola (India), Kerajaan Ming (Cina) dan telah memiliki semacam Perguruan Tinggi Parmalim di Gunungtua, dimana masih terdapat sisa-sisa peninggalannya hingga sekarang, antara lain:

Candi Portibi,

Biaro Bahal,

Sitopaon (Sitopayan)

Candi Bara

Candi Pulo

Candi Sipamutung

Candi Tandihat I

Candi Tandihat II

Candi Sisangkilon

Candi Manggis

   

  Candi-candi ini menandakan bahwa orang batak telah mengenal pendidikan dan telah memiliki beradaban yang maju.

       Sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolomeus, salah seorang Gubernur Kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad ke-2 Masehi juga telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai (Barus) yang di kenal menghasilkan wewangian dari kapur barus. Bahkan, dikisahkan pula bahwa kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan bagi pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Fir’aun sejak Ramses II atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi.

     

 Raja dari Sriwijaya yang muncul kemudian dan berkuasa di pantai timur pulau Sumatra, tidak pernah mengganggu keberadaan Kerajaan Batak di bagian barat; kabarnya, karena mereka masih ada hubungan keluarga; sama sama keturunan keluarga Sailendra, yaitu keluarga yang datang dari pulau Sai lam=Sai lan=Ceylon.

*.Di daerah Sumatra bagian selatan, terdapat banyak nama/ istilah yang punya kesamaan dengan bahasa Batak (Karakteristik Batak), antara lain:

Palembang = Palumbang    = luaskan/kembangkan

Lampung     = Lampung(u)  = semakin kumpul/bersatu.

Rajabasa      = Raja nabasa  = Raja yang budiman.

Kubu             = Benteng pertahanan.

Dihubu         = Ditaklukkan / di rebut.

Sakai             = Sangkae baca: Sakkae)=1/4

To lang bawang = Tulang bao (ejaan Batak) = Paman dari istri.

     

Pada tahun 1024, Raja Rajendra Cola Dewa dari negeri Cola menyerbu negeri Batak, hal ini kabarnya disebabkan ketersinggungan Raja Cola Dewa I atas hubungan dagang antara Kerajaan Batak Tua dengan Kerajaan Ming pada waktu itu, dan pada tahun 1029 Kerajaan Batak Tua dapat ditaklukkan setelah berperang selama 5 tahun. Raja negeri Batak ditangkap, tetapi tidak dibunuh; negeri itu ditinggalkan begitu saja tanpa pemerintahan.

II. Kerajaan Barus

      Setelah jatuhnya Kerajaan Batak Tua (Batahan) sekitar tahun 1030, berbareng dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru, pecahan dari Kerajaan Batak Tua, Raja Malim (Pimpinan agama Malim) dari Gunungtua, menobatkan menantunya menjadi raja, Sirajai Jolma (Kepala Pemerintahan) berkedudukan di Barus. Untuk menunjukkan bahwa dialah yang mulamula/pertama menjadi raja di Kerajaan Batak Barus, maka dinamakanlah Raja Mula.

         Barus di sebut sebagai kota tertua di Nusantara, karena mengingat dari seluruh kota di Nusantara, hanya Barus yang namanya sudah disebut-sebut sejak awal masehi oleh literatur-literatur Arab, India, Tamil, Yunani, Syria, Armenia, China dan sebagainya

          Raja Mula digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Donia, kemudian Raja Donia digantikan oleh anaknya Raja Sorimangaraja Batak I (Sorimangaraja = Sri Maharaja). Raja Sorimangaraja Batak I digantikan oleh anaknya yang kedua bernama Nasiak Dibanua dan Nasiak Dibanua digantikan oleh anaknya, bergelar Sorimangaraja Batak II.

             Tradisi awal para Raja Batak Barus selalu mengambil isteri dari keluarga Raja Malim; kebiasaan ini bertujuan demi menjaga keserasian pemerintahan (Konstelasi politik); Raja Sorimangaraja Batak II memperisterikan putri Raja Malim juga, yang melahirkan lima orang putra baginya;

Siraja Bahar

Sinambeuk

Si Pakpak

Jonggolnitano

Raja Mangisori yang juga disebut Nagaisori.

        Dari 5 orang putra Raja Sorimangaraja Batak II, hanya Sinambeuk yang mengambil isteri dari keluarga Raja Malim, yaitu saudara perempuan dari Raja Malim Mutiaraja. Dari perkawinannya itu, Sinambeuk memperoleh seorang putra yang dinamakan Si Raja Batak; dia inilah yang kelak dikemudian hari mendirikan perkampungan Sianjur Mulamula di tanah Toba.

         Pada masa pemerintahan Raja Sorimangaraja Batak II, orang Melayu Pagarruyung menyerbu Kerajaan Batak Barus; mereka dibantu oleh para saudagar Islam yang datang dari Gujarat ;perang itu memakan banyak korban. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Raja Sorimangaraja Batak II telah memperhitungkan, bahwa dia akan kalah perang, dengan cepat dialihkan kekuasaan pemerintahannya kepada Raja Malim Mutiaraja keponakannya itu (Paraman), dengan perjanjian setelah situasi sudah kondusif, kerajaan itu harus dikembalikan kepada ahli waris. Mereka mengikat perjanjian itu dengan suatu ikhar tanda barang pusaka, yang mereka namakan

"Tabutabu sitara pullang, ia sian i dalanna ro, ingkon tusi do dalanna sumuang," (Dari mana datangnya, harus kesitu juga kembalinya) 

      Sejak peristiwa pengalihan kekuasaan itu, Raja Mutiaraja memegang dua tampuk kepemimpinan, yaitu: selaku pimpinan agama disebut Raja Malim dan selaku Kepala pemerintahan (Sirajai Jolma), disebut Raja Uti. Pada awalnya, gelaran Kepala pemerintahan itu disebut Raja Unte (baca: Utte), hal ini berkaitan dengan kebiasaan Raja Mutiaraja selaku pimpinan agama (Raja Malim) yang selalu mempergunakan Jeruk purut (Unte pangir) didalam upacara-upacara keagamaan. Disebut juga Mutiaraja itu dengan sebutan Raja Mangalambung yang arti harfiahnya, menyamping/dari samping, karena dia bukan dari ahli waris.

         Seirama dengan penggelaran itu, muncullah kebiasaan sesajenan yang membedakan pimpinan agama dengan Kepala pemerintahan; Jika seseorang ingin berhubungan dengan pimpinan agama Raja Malim, maka sesajenannya adalah kambing warna putih (Hambing sibontar), tetapi jika ingin berhubungan dengan Kepala pemerintahan Raja Uti, maka sesajenannya adalah kambing warna hitam (Hambing silintom).

         Perkiraan Sorimangaraja Batak II tentang perang itu menunjukkan kebenarannya; dan bersama anaknya Sinambeuk, mati terbunuh dalam perang. Pada zaman itu sudah menjadi kebiasaan, bahwa semua keturunan raja yang kalah perang harus dibunuh agar tidak muncul kerajaan baru yang akan balas dendam; maka demi keselamatan, setelah Raja Sorimangaraja Batak II terbunuh, para keluarga raja melarikan diri. Konon kabarnya, setelah beberapa generasi kemudian, terbetiklah berita, bahwa:

Keturunan Si Raja Bahar bermukim di Desa Garo (Garo = Pisang) Karo.

Keturunan Si Raja Batak, anak dari Sinambeuk, bermukim di Toba.

Keturunan Si Raja Pakpak, bermukim di Dairi (Dai Ri).

Keturunan Jonggol ni Tano yang memperanakkan Raja Pandudu dan Raja Mante (Mantela) bermukim di Aceh Pidie (apakah Pidie dari kata Pudi ? ).

Keturunan Nagaisori (Raja Mangisori), bermukim di Daerah Singkil & Tapak Tuan.

          Dan perkembangan agama Islam di Barus sangat pesat. Orang Batak yang pertama masuk agama Islam di Barus adalah seorang guru pencak silat, bernama Guru Marnangkok; dan banyaklah orang Batak masuk memeluk agama Islam di Barus. Setelah penaklukan Kerajaan Barus, penguasa negeri itu dan para saudagar Islam negeri baru berbasis Islam yang mereka namakan Negeri Fansur, orang Batak meyebutnya Pansur.(baca: Paccur).

III. Kerajaan Pea Langge

             Pada masa jabatan Raja Malim/Raja Uti II, para nabi bersepakat untuk mendirikan kembali Negeri Batak disebelah utara Barus, yang mereka namakan Negeri Pea Langge ; penduduk setempat menyebut Raja Uti dengan sebutan Raja Uteh.

             Raja pun silih berganti ; Raja Malim/Raja Uti II digantikan oleh Raja Malim/Raja Uti III ; Raja Malim /Raja Uti III digantikan oleh Raja Malim /Raja Uti IV.

          Pada masa Raja Malim / Raja Uti IV, Raja Negeri Fansur yang mengalahkan Kerajaan Barus menyerbu Kerajaan Batak Pea Langge. Dan setelah Ompu Bada (Ompu Bada = Panglima Perang) mati terbunuh, maka takluklah negeri itu. Raja Malim/Raja Uti IV dan pengikutnya menyingkir ke suatu pulau di lautan Hindia, disebelah barat Pea Langge.; sesuai dengan bentuk pulaunya, dinamakanlah pulau itu, Pulo Munsung Babi. (Sekarang dinamakan Pulau Babi, Kecamatan Pulau Banyak).

        Sejak itu, raja Malim / Raja Uti IV dengan para penggantinya Raja Malim/Raja Uti V, VI dan Raja Malim/Raja Uti VII, disebutlah dengan sebutan Raja dari Pulau Munsung Babi.

* Nama Raja Uti II dan para  penggantinya, belum dapat diketahui (mohon info).

IV. Kerajaan Sianjurmulamula

       Sebagaimana telah disampaikan diatas,bahwa sebelum Sorimangaraja Batak II mati terbunuh, dia sempat mengalihkan kekuasaannya kepada Raja Malim Mutiaraja.

       Setelah Kerajaan Batak Barus jatuh ketangan musuhnya, didalam situasi yang serba semraut, Mutiaraja memerintahkan si Raja Batak keponakannya/berenya itu  ( berumur 19 tahun) agar melarikan diri kesuatu tempat yang ditunjukkannya dan merahasiakan bahwa dia adalah keturunan raja dari Barus ; dengan membawa seruas bambu yang berisikan dua gulungan surat (dokumen), terdiri dari;

Pustaka Tombaga Holing yang berisikan ilmu kemiliteran,

Pustaka Surat Agong yang berisikan ilmu Tata Negara.

      Dikemudian hari, para pencerita membuat pesan itu menjadi cerita mitos, maka muncullah mitologi si Raja Batak turun dari langit didalam seruas bambu.

Madekdek sian langit, mapultak sian bulu

   Selanjutnya, berangkatlah si Raja Batak menuju tempat yang dimaksudkan oleh Mutiaraja pamannya itu; susah payahnya diperjalanan naik gunung turun lembah.

    Di suatu hari, dalam kondisi capek kelelahan, istirahatlah dia disuatu tempat, lalu duduk diatas sebongkah batu datar/batu ceper yang dinamakannya batu peristirahatan (Batu Pangulonan) akan tetapi dikemudian hari, dinamakanlah Batu Hobol, ada juga yang menyebut Batu Hobon. Setelah tenaganya pulih kembali, dilanjutkanlah perjalanan; ketika letih dan kehausan; tak disangka ditemukannya sebuah umbul air, lalu minumlah dia melepas dahaga, maka dinamakannyalah umbul air itu Aek sipaulak hosa loja yang berarti: umbul air pemulih tenaga.

    Sampailah ia ditempat yang dituju, yaitu sebuah Gua batu yang dipesankan oleh pamannya Mutiaraja (Raja Malim/ Raja Uti I); dan dinamakannyalah gua itu Liang Raja Uti. (Liang = Gua).

       (Batu pangulonan, Aek sipaulak hosa loja, Gua Raja Uti, maupun Pusuk Buhit, terletak di daerah Kabupaten Samosir sekarang).

          Konon menurut berita, selang beberapa waktu setelah jatuhnya Barus, Mutiaraja gelar Raja Malim/Raja Uti I, diam-diam dalam rahasia, dia bersama puterinya, datang dari Barus ke Toba mencari si Raja Batak keponakanya itu; mereka berjumpa dan bermalam di Gua batu/Liang Raja Uti selama dua malam. Dalam pertemuannya itu, Mutiaraja gelar Raja Malim/Raja Uti I, mengamanahkan kepada Si Raja Batak untuk mempersiapkan berdirinya kembali kerajaan Batak.

Bendera Kerajaan Batak

(Dinasti Raja raja Batak Barus, Raja Malim/Raja Uti I s/d VII)

 Keterangan :

 Hitam     = Lambang kerahasiaan / Hahomion.

Putih  = Lambang Kesucian / Habadiaon.

Merah  = Lambang kekuatan / Hagogoon

Bintang kuning  = Lambang Kekuasaan tertinggi.

V. Kerajaan Bakkara.

        Sebelum   kita  cerita  tentang   kemunculan   kerajaan Batak di Bakkara, bahwa berdasarkan informasi data yang dapat dikumpulkan, Raja Manghuntal   lahir pada tahun 1520, dan dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja I pada tahun 1550 oleh Raja Uti VII di Pulau Munsung Babi.

*. Dalam Sejarah umum, tercatat bahwa Portugis telah menaklukkan negeri Malaka pada tahun 1511, berarti, Raja Manghuntal (Sisingamangaraja I), belum lahir pada waktu itu.           

       Berdasarkan silsilah yang sudah baku dikalangan orang Batak Toba, Raja Manghuntal adalah generasi yang ketujuh dari Si Raja Batak; jika di hitung-hitung satu generasi adalah 25 (dua puluh lima ) tahun,  dalam arti sudah pantas punya anak, maka  Si Raja Batak  tentulah  sudah  lahir, 175 tahun lebih dahulu dari Raja Manghuntal, yaitu sekitar tahun 1345; dan jika Si Raja Batak berumur 19 tahun pada waktu menyingkir dari Barus, maka Si Raja Batak diperkirakan tiba di Toba sekitar tahun 1364.

      Sebagaimana telah disampaikan diatas (di bagian III) bahwa setelah Kerajaan Pea Langge jatuh ketangan musuhnya, Raja Malim/Raja Uti IV bersama para pengikut setianya, menyingkir ke Pulau Munsung Babi. Berita tentang raja-raja Batak yang bermukim di Pulau Munsung Babi (Pulau Babi) terbenam begitu lama tapi exsistensi keberadaannya masih terbesit di Toba.

     Perjanjian Sorimangaraja Batak II dengan Raja Malim Mutiaraja yang ditandai dengan barang pusaka

Tabutabu sitarapullang, ia sian i dalanna ro, ingkon tusi do dalanna sumuang

     Lama sesudah itu, setelah beberapa generasi kemudian, sampailah berita kepada raja Manghuntal di Bakkara, bahwa Raja Malim/Raja Uti VII, ada bermukim di Pulau Munsung babi, maka disuatu waktu, berangkatlah raja Manghuntal kesana untuk membicarakan perjanjian yang dibuat oleh leluhurnya Sorimangaraja Batak II.

     Sehubungan dengan niatan itu, Raja Malim /Raja Uti VII, terlebih dahulu meneliti kemampuan Raja Manghuntal (test uji coba termasuk kesaktian). Setelah Raja Malim /Raja Uti VII meyakininya, maka sepakatlah untuk mengembalikan kekuasaan atas Kerajaan Batak kepada Raja Manghuntal (ahli waris), sesuai dengan perjanjian.

     Didalam acara penobatannya pihak Raja Uti disimbolkan, mulai dari Raja Uti I s/d Raja Uti VII, menyerahkan kembali kekuasaan atas kerajaan Batak sesuai perjanjian, dan sebagai tanda pengembalian, secara simbolik, diserahkanlah 7 (tujuh) macam barang pusaka, yaitu:

Piso Solam Debata (Keris Batak) tanda pemegang kekuasaan kerajaan .

Hujur siringis, siungkap mata mual (Tombak, pembuka mata air).

Tumtuman sutora malam, Tali tali harajaon (Mahkota)

Ulos Sandehuliman, siambat api (Kain/Ulos pemadam api permusuhan, bahwa tidak akan ada permusuhan antara Raja/Kepala pemerintahan dengan Raja Malim pimpinan agama).

Lage silintong pinartaraoang omas, lapik panortoran ni Raja (Tikar permadani, alas tempat Raja menari).

 Tabu tabu sitarapullang, ia sian i dalanna ro, ingkon tusi do dalanna sumuang (perjanjian).

Gajah sibontar, pangurupi di nadokdok (Gajah putih simbol tanggung  jawab).

      Pada Acara pelantikannya, disebutlah Raja Manghuntal dengan gelaran Sisingamangaraja I (pemula Dinasti Sisingamangaraja); dan setelah pengembalian itu, berakhirlah masa pemerintahan dinasti Raja Uti; maka, dengan demikian, terwujudlah apa yang dicita-citakan/ direncanakan oleh Si Raja Batak bersama Mutiaraja. Kerajaan Batak berdiri kembali dibawah pemerintahan dinasti Sisingamangaraja, berkedudukan di  Bakkara.

                

 Silsilah Raja – raja di Kerajaan Bakkara;

Singamangaraja II, Ompu Raja Tinaruan

Singamangaraja III, Raja Itubungna.

Singamangaraja IV, Tuan Sorimangaraja.

Singamangaraja V, Raja Pallongos.

Singamangaraja VI, Raja Pangolbuk.

Singamangaraja VII, Ompu Tuan Lumbut.

Singamangaraja VIII, Ompu Sotaronggal.

Singamangaraja IX, Ompu Sohalompoan.

Singamangaraja X, Ompu Tuan Na Bolon.

Singamangaraja XI, Ompu Sohahuaon,

Singamangaraja XII, Patuan Bosar, gelar Ompu Pulo Batu.